SEUSAI makan berdua di warung masakan Vietnam itu, Ahad lalu, yang lumpia basahnya dengan kulit ditempeli udang itu ueennaakkk, maka Day, putri sulung saya, minta permisi melihat bill. Ini bukan soal istilah bill lebih keren ketimbang bon atau nota, seperti halnya popcorn lebih modern ketimbang berondong jagung. Tapi, "Pak, kok makan aja dipajakin sih? Kenapa?"

"Nggak cuma makan, sayang. Ngerokok juga dipajaki. Nonton bioskop juga. Gaji Bapak yang nggak seberapa itu juga dipotong pajak. Ya memang itu salah satu cara pemerintah di mana pun untuk ngedapetin duit. Makanya, dari harga rokok yang delapan ribu rupiah lebih ini, setidaknya yang tiga ribu dua ratus rupiah masuk ke kas negara."

"Duitnya buat apa?" tanyanya. Saya bilang untuk bikin jalan, merawat taman kota, membersihkan kali, menolong korban bencana, pokoknya banyak sekali, sampai... membayar pegawai negeri. Kalau duit buat membayar pegawai negeri masih kurang, ya ngutang dulu dari luar negeri, lantas yang bayar nanti generasi dia. "Jadi," tanyanya dengan binar mata, "pegawai negeri itu dibayar pakai uang rakyat?"

Tentu saja saya mengiyakan. Saya katakan juga, kalau di perusahaan swasta, seperti halnya kerja di toko, gaji itu tergantung pada hasil penjualan. Kalau duit seret, gaji bisa ikut seret. Pegawai negeri terima gaji dari dari kantong gede yang sudah dianggarkan. Yang terlewat saya ceritakan: di Amerika, karena krisis politik, pernah terjadi dana operasional instansi pemerintah macet, sampai pelayanan visa di Kedubes AS Jakarta pun prei.

"Tapi apa kerja mereka bener, Pak? Tugasnya melayani masyarakat kan?" Saya bilang, seperti di swasta, di pegawai negeri juga ada yang bener dan nggak bener. "Banyakan mana yang bener sama yang nggak bener, Pak?" Walah, ini acara jalan-jalan, masa harus mencari statistik.

O, pajak. O, wakil partai di parlemen, yang mengusulkan agar SMS dipajaki, seolah tak mau peduli bahwa tagihan bulanan sudah menambahkan pajak, penjualan voucher juga menambahkan pajak. Hayo, siapa yang tahu nilai tunjangan telepon untuk anggota DPR-RI?