ATAS NAMA DEMOKRASI | Coretan pada pagar sebuah jembatan penyeberangan di Jakarta. Bukan sekadar teks pendek yang mengingatkan kita bahwa makian adalah bagian dari kekayaan kata manusia. Tak terbayangkan bila tulisan itu, apalagi bila poses penulisannya terang-terangan, muncul pada puncak kejayaan Soeharto. Pada masa itu, tulisan hinaan terhadap Harto di indekosan pun bisa membawa penulisnya ke ruang interogasi intel militer. Seorang aktivis berjuluk Iblis pernah mengalaminya. Lantas, sekarang kita boleh memaki presiden kapanpun? Nanti dulu, jika masalahnya adalah pencabutan pasal-pasal haatzai artikelen [penyebaran kebencian] dan penghinaan kepala negara, yang warisan kolonial itu, saya setuju. Nah, kita boleh memaki tapi kita juga kudu sadar bahwa si termaki dan terhina boleh menuntut kita secara hukum. Jadi, meski presiden sekalipun, tak usah menggunakan pasal kuno tadi. Kalau dia merasa terhina ya mengadulah ke polisi, sebagai warga biasa — sama seperti kita, misalnya lho, melaporkan tetangga kita yang melakukan tindakan tak menyenangkan dan atau menghina kita. Enak bener, nggak adil, kalau kita bebas memaki siapa saja tapi si termaki nggak boleh marah. Hmmm... saya pendukung SBY, atau saya orang Partai Demokrat? Saya golput.