SEKALI lagi terbukti, cara berpikir birokrat itu aneh, mau menangnya sendiri. Maka untuk mengurangi kemacetan, rute bus regular, bukan golongan bus way macam Transjakarta, pun dialihkan. Logika Bang Taksi tempo hari, menurut saya, lebih lempang: bus way ya untuk seluruh bus dan angkutan umum. Kalau mau ngetem silakan, pasti akan disodok bus di belakangnya karena tiada jalur lain. Yang lebih penting, menurut saya, petugas yang tegas, baik terhadap bus, minibus, maupun taksi.

Pola pikir aneh birokrat ini sudah tercermin saat memagari kolong di bawah jalan layang dekat Slipi Jaya Plaza dan pertigaan Palmerah-Slipi. Di kolong itu, untuk menghalau pedagang kaki lima dibuatlah pagar. Dipikirnya itu lebih praktis ketimbang menertibkan saban hari. Di Slipi, untuk mencegah mikrolet ngetem, maka akses pejalan kaki dibatasi, dan bukan menaruh petugas penertib angkot. Hasilnya sama: pagar itu akhirnya dicabuti entah oleh siapa.

Di kawasan sekitar kampus UKI, karena sering macet lantaran dipakai angkutan umum untuk ngetem, maka jalan diperlebar, bahkan dibuatkan jalan kolong. Hasilnya: jalan lebar berarti tambahan jalur untuk ngetem. Itu tak terhindarkan karena penataan wilayah tak mengakomodasikan pejalan kaki dan pengguna angkutan umum. Kawasan UKI menjadi sebuah terminal pengganti Terminal Cililitan.

Cari gampangnya tanpa menyentuh dasar persoalan. Itulah birokrat dan penguasa. Maka jangan heran, bila selain alasan beban subsidi pemerintah maka penaikan harga solar adalah untuk menghindari penyelundupan solar ke luar negeri. Aneh kan? Untuk menekan penyelundup ya sikat saja para penyelundup itu.

Mau contoh lain? Dulu, sekitar 1996/97, Telkom memperpendek jam diskon interlokal, dari pukul 21.00 06.00 menjadi23.00 - 06.00. Alasan yang dikemukakan ke DPR, pada pukul 21.00 ke bawah itu lalu-lintas percakapan padat, bisa merugikan pebisnis dari Amerika yang mengontak Indonesia. Lho, apa itu bukan masalahnya wong Amrik? Cara memilih alasan boleh ndagel, tapi mbok yang cerdas.

Contoh aktual masih ada. Setiap kali Telkom mengusulkan kenaikan harga, dan akhirnya diiyakan regulator, alasannya adalah untuk menambah jaringan, bukan untuk memuaskan investor. Mungkin yang salah kita, membayangkan jaringan kabel dan ribuan tiang telepon. Nyatanya yang selalu ditawarkan Telkom untuk peminta sambungan baru adalah TelkomFlexi.

 

Bagaimana dengan bus way? Praktis jalur itu hanya terpakai pukul lima lebih sampai menjelang pukul sebelas malam. Setelah itu kosong dan tak boleh dilewati siapapun kecuali mobil pemadam kebakaran. Sebuah pemborosan jalan.

Cara berpikir aneh, meniru Singapura yang memang kondisinya menuntut begitu, adalah rencana penghapusan mobil lama. Kalau masalahnya polusi, kontrollah emisi, bukan usia mobil. Kalau masalahnya konsumsi BBM, bikinlah cara supaya semua mobil, baru maupun lama, bisa hemat BBM, dan rencanakanlah kuota BBM secara masuk akal. Seorang pembaca Kompas hari ini menyoal itu: "Pemerintah Berpihak yang Kaya".

Silakan gusar jika Anda teringat bahwa awal tahun lalu Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Rustam Effendy bilang, "Kalau mau enak ya harus bayar lebih mahal." Kalau saja ada undang-undang membenarkan warga untuk mengentuti pejabat publik yang omong ngaco, pasti banyak yang mendaftar, bila perlu membayar.

Tentang angkutan umum, saya curiga para tuan itu punya pengandaian yang amat sesat: para penumpang memang menyukai mobil pengangkut yang lelet. Semprul!