BELASAN tahun yang lalu, sebelum merayakan 50 tahun Indonesia Merdeka, pemerintah mencanangkan penggunaan bahasa Indonesia untuk nama tempat. Maka Palm Court Apartment di Mampang, Jakarta Selatan, pun berubah nama menjadi Apartemen Palma Citra. Green Garden Housing di Jakarta Barat menjadi Perumahan Gren Garden. Jade Apartment di Mangga Dua menjadi Pesona Bahari, dan orang sering dikelirukan oleh Apartemen Mitra Bahari di Jalan Pakin, dekat Museum Bahari. Gedung bernama Gateway, di Jalan S. Parman, menjadi Gerbang Mas. Spring Garden di Pondokgede menjadi Puri Gading. Delicious Cake & Bakery di Jalan Hayam Wuruk menjadi Roti & Kue Delisius. Senayan Square, yang bukan lapangan, sempat menjadi Sentral Senayan.

Saya lupa, pencanangan itu cukup dengan sabda atau dituangkan ke dalam dokumen Keppres. Hasilnya: kini Palma Citra kembali menjadi Palm Court. Sebagian nama asing yang sempat diindonesiakan memang sudah kembali ke nama asal.

Saya termasuk tak setuju pengindonesiaan nama secara paksa, dengan sasaran utama bahasa Barat [dan mungkin Cina] itu. Memang untuk merek asing dari korporat global pemerintah sejak awal mau menerima. Tapi untuk merek domestik berbau asing, yang bukan bagian dari matarantai bisnis global, sebaiknya juga dibiarkan saja.

Saya mencintai Indonesia dan bahasa Indonesia [beserta kekacauan bahasa saya pribadi], dengan catatan saya menerima Indonesia sebagai sebuah gado-gado. Bahkan nama "Indonesia" pun dari bahasa asing — dan Sansekerta pun saya maklumi sebagai sesuatu yang mulanya asing. Memang Zakaria M. Passe pernah menulis di Tempo, Kesultanan Aceh pada abad belasan pun sudah memakai kata "Indunusia". Saya menghargai temuan itu, bahkan menghormatinya, tapi saya masih merujuk asal muasal "Indonesia" yang dari bahasa Barat.

Saya bersyukur, negeri sontoloyo ini sejak awal telah menemukan bahasa nasionalnya. Tak perlu bersilang sengketa berebut pengibaran bahasa suku dengan hasil kompromistis khas negeri baru: akhirnya bahasa eks-penjajah menjadi bahasa nasional. Masri Singarimbun pernah menduga, persoalannya bukan sekadar bahasa Melayu kadung jadi lingua franca, melainkan juga lantaran suku Melayu bukan mayoritas. Mungkin maksudnya, jika bahasa Jawa yang dijadikan bahasa nasional, maka bubarlah republik ini. Bahwa bahasa Indonesia akhirnya semakin menjawa, termasuk dalam blog ini, rangkaian penyebabnya terlalu panjang untuk dipapar.

Saya tidak anti-alih-bahasa. Jika menyangkut dokumen resmi pemerintahan dan segala nama jabatan dinas, maka sebisa mungkin menggunakan kata serapan dan asli. Mestinya istilah lawas "operation room" di kantor bupati, wali kota, dan gubernur [kenapa bukan "gupernur" atau "guvernor"] sudah punah sekarang. Tapi untuk nama diri, termasuk merek dagang dan nama bangunan, setiap orang boleh memilih nama. Mau menggunakan "nama lokal" silakan, mau "berasing-asing" [termasuk Arab maupun Hindi -- atau bahkan Ibrani] ya biar saja.

Mana yang lokal, dan mana yang asing saja masih membingungkan. Kenapa harus main paksa? Padahal si pemaksa, dalam hal ini pemerintah dan birokratnya, masih kacau dalam berbahasa. Mau contoh? Tertulis "unit" dan "komputer", tapi sebagian dari mereka masih melafalkannya "yunit" dan "kompyuter".

Eh, tapi tak apa kan? Namanya juga merdeka. Tulisan gombal macam ini, dengan topik bahasa, juga merdeka untuk muncul sekarang, tak harus menunggu Hari Sumpah Pemuda. Mereka yang tak sepakat akan saya hardik, "En kowe orang extreemist."

Saya sewenang-wenang? Hmm, penindasan, serta kesewenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan [ingat Bongkar-nya Swami?], itulah yang juga kita pelajari selama 60 tahun merdeka.