TAK AGAMIS DI DEPERTAMEN AGAMA. Itu judul boks berita, bagian dari judul utama "Skandal Dana Haji" di halaman muka Koran Tempo hari ini. Ironis? Mungkin. Trik jurnalistik dalam bermain judul? Ya. Tapi begitulah adanya. Depag memang tak bersih. Gus Dur pernah bilang departemen itu memang korup. Kompas pernah membuat laporan khusus yang intinya menyimpulkan bahwa kesediaan calon jamaah haji untuk bersusah-susah, sebagai bagian dari ujian untuk menunaikan rukun kelima, itu dimanfaatkan orang Depag untuk keuntungan pribadi. Bagaimana kalau Depag dibubarkan saja? Lho nanti dulu...

Dalam negara kleptokratis setiap badan pemerintah yang menerima uang langsung dari masyarakat cenderung menyalahgunakan. Dari urusan haji yang jelas-jelas tak semata soal servis duniawi, sampai urusan pajak hiburan, asal ada duit berarti boleh dibelokkan. Ingat trisila birokrasi: kalau bisa lama kenapa mesti cepat, kalau bisa mahal kenapa harus murah, kalau bisa susah kenapa kudu dibikin gampang. Sila berikutnya silakan Anda perkaya. Hasilnya ini: biaya naik haji dari Indonesia lebih mahal dari negeri jiran. Teman saya, seorang pengelola rumah produksi, berhaji dari Malaysia dan berumrah dari Singapura. Dia bilang, setiap orang adalah tamu Allah, tak soal dari mana ia bertolak.

Jadi kalau ada usul Depag dibubarkan saja, karena nyatanya korup, saya tak setuju. Jika prinsip itu diberlakukan maka banyak departemen yang akan ditutup. Artinya mesin pelayanan milik negara akan mangkrak -- sekunyuk dan sesontoloyo apapun departemen itu. Tapi kalau usul penutupan Depag itu bertolak dari keinginan bahwa sebaiknya negara tak terlalu mencampuri urusan keagamaan -- dalam arti tak membirokrasikan agama -- maka patut dipertimbangkan. Dengan catatan: terlepas dari korup tidaknya departemen itu. Urusan haji tetap ada yang menangani, sama seperti pemerintah kolonial melakukan [hmmm, saya teingat si kontroversial Snouck Hurgronje yang pernah menjadi konsul di Jeddah]. Bagaimana dengan peradilan agama? Duh, saya nggak tahu. Maaf. Tapi saya cuma mau menyampaikan ini: pembirokrasian urusan agama itu punya sisi yang aneh, sehingga ada agama yang tak diakui karena tak ada direktorat jenderalnya di Depag. Atau ada urusan yang digabung, misalnya Dirjen Bimas Hindu dan Buddha -- tapi tidak untuk Katolik dan Kristen. Mungkin saya kurang pancasilais, tapi yang enak menurut saya adalah: negara tak hanya menjamin kebebasan beragama melainkan juga kebebasan untuk tidak beragama. Biarlah religiositas dan spiritualitas itu menjadi urusan setiap pribadi -- apapun benderanya.